Banda Aceh. RU – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta jajarannya mempercepat penyempurnaan Program Satu Data Aceh agar informasi pemerintahan lebih akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh, Rabu (12/08/2026).
Menurut Nurlis, program tersebut menjadi bagian dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030 serta implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pergub Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Mualem juga mengingatkan, “Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.”
Arahan itu kembali disampaikan dalam Forum Satu Data Aceh yang digelar Bappeda Aceh bersama AIP-SKALA di Hotel The Pade, Aceh Besar, Selasa, 11 Agustus 2026.
Sekda Aceh M Nasir Syamaun mengatakan penguatan tata kelola data diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Nasir.
Ia menegaskan, Satu Data Aceh tidak cukup hanya membangun aplikasi, tetapi harus membentuk ekosistem yang memastikan data memiliki standar jelas, terintegrasi, diperbarui berkala, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.(R10)
