Fraksi PAN DPRK Aceh Barat Tolak Usulan Dana Hibah Rp3,7 Miliar untuk KONI

Ramli
Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Ramli. [Foto: F-PAN/Rahasiaumum.com]

Meulaboh. RU – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menolak rencana penganggaran dana hibah  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp3,7 miliar.

“Terkait rencana penganggaran dana hibah Pemkab kepada KONI Aceh Barat tahun 2027 sebesar Rp3,7 miliar, hemat kami kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan dan kemungkinan, karena tidak sebanding dengan bantuan hibah tahun-tahun sebelumnya,” kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Ramli, dikutip Senin (10/08/2026).

Menurutnya, Fraksi PAN tidak sependapat dengan rencana hibah tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Terlebih, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran akan dilanjutkan hingga 2027.

Ia mengatakan, Pemkab Aceh Barat saat ini membutuhkan alokasi anggaran yang relatif besar, terutama untuk pemulihan infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah yang terdampak bencana banjir bandang.

Selain itu, kerusakan badan jalan juga terjadi hampir di seluruh ruas jalan kabupaten menuju pusat kecamatan.

Ramli menilai program pemulihan infrastruktur tersebut lebih penting dan perlu segera ditindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

Fraksi PAN juga menyoroti potensi ketimpangan apabila hibah sebesar Rp3,7 miliar tersebut direalisasikan.

Ramli menyebut kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dengan lembaga sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren atau dayah.

“Satu sisi mereka wajib menyelenggarakan pengajian sesuai jenjang pendidikan, namun pada sisi lain mereka kesulitan anggaran. Meskipun mereka tidak meminta bantuan hibah setiap tahun, namun perhatian yang sama juga sangat diharapkan dalam rangka peningkatan penegakan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,” pungkasnya.(TH05)

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...

Open House Idul Adha Istri Gubernur Aceh di Pedalaman Aceh Barat

Meulaboh. RU – Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis...