Aceh Barat. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK menyepakati arah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-IV masa sidang ke-II DPRK Aceh Barat, Jumat (07/08/2026), yang sekaligus ditutup setelah penyampaian pendapat akhir fraksi.
Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan, penyusunan KUA-PPAS tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, serta strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada 2027.
“Pada tahun 2027 kita akan dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, Pemda dituntut semakin cermat dalam mengelola kemampuan fiskal yang dimiliki,” kata Tarmizi.
Karena itu, menurut dia, kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas.
Efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian.
“Kami optimis dengan sinergitas yang terbangun antara eksekutif, legislatif serta jajaran Forkopimda, berbagai tantangan pembangunan kedepan dapat kita selesaikan bersama – sama,” katanya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 1.212.191.536.706, belanja Rp 1.248.731.477.651, serta pembiayaan daerah Rp 36.539.940.945.
Tarmizi berharap kesepahaman antara eksekutif dan legislatif selama pembahasan KUA-PPAS menjadi pijakan dalam penyusunan rancangan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2027.
“Kami harapkan kesepahaman yang telah terbangun dalam proses pembahasan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembahasan rancangan APBK tahun anggaran 2027 nantinya. Sinergitas antara eksekutif dengan legislatif harus terus kita jaga sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Tarmizi.
Ia berharap kesepakatan tersebut mampu menjadi dasar bagi lahirnya APBK 2027 yang lebih berkualitas serta mendukung percepatan pembangunan Aceh Barat menuju daerah yang maju dan sejahtera.(*)
