Banda Aceh. RU – Kepercayaan masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Aceh.
Karena itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang profesional di lingkungan Baitul Mal.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/07/2026), yang dihadiri komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota.
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” kata Dek Fadh.
Menurut dia, Baitul Mal merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik dan profesional.
Dek Fadh mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang tetap konsisten menyalurkan manfaat kepada masyarakat Aceh sesuai ikrar wakaf.
“Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Kebijakan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak perusahaan menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
“Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan rakor digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi di berbagai daerah relatif sama, terutama belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan.
“Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerimaan Baitul Mal hingga kini masih didominasi zakat profesi dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan yang beroperasi di Aceh menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
“Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat.(R10)
