Aceh Singkil. RU – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (Gemuka) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (08/06/2026), menuntut kejelasan pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) Tahap II bagi korban banjir 2025 yang hingga kini belum terealisasi.
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kaum ibu, menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membawa spanduk berisi tuntutan terkait penyaluran bantuan yang dinilai berjalan lambat.
Koordinator aksi, Rasuluddin, meminta seluruh peserta menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
“Kehadiran kami untuk menuntut hak masyarakat, bukan membuat keributan. Tetap tertib dan jangan bertindak anarkis,” tegasnya.
Sementara itu, Buyung Sanang mempertanyakan perkembangan pendataan penerima bantuan yang dilakukan Dinas Sosial Aceh Singkil serta tindak lanjut usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Sosial.
“Kami mendengar sebelumnya ada data yang beredar namun belum ditandatangani Forkopimda. Ini harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Gemuka menyampaikan enam tuntutan, antara lain meminta kejelasan data penerima Jadup, bantuan stimulan ekonomi, bantuan kerusakan perabot rumah tangga, dan rehabilitasi rumah Tahap II.
Mereka juga mendesak pemerintah membuka data penerima secara transparan serta memastikan bantuan disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menjelaskan bahwa pada tahap pertama hanya 605 kepala keluarga (KK) yang disetujui pemerintah pusat sebagai penerima bantuan Jadup.
“Dari 3.431 KK yang diusulkan ke BNPB dan kemudian diadopsi Kemensos sebanyak 703 KK, setelah dilakukan evaluasi hanya 605 KK yang disetujui,” kata Oyon.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mengajukan bantuan Jadup Tahap II untuk 8.701 KK korban banjir dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Sosial.
“Pengusulan Tahap II sudah selesai sebanyak 8.701 KK dan telah dikirim ke Kementerian Sosial. Saat ini kita menunggu hasilnya, semoga seluruhnya dapat disetujui,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan personel Satpol PP, Polri, dan TNI yang berjaga di sekitar lokasi.(MB017)
