Banda Aceh. RU – Akademisi di Aceh menyatakan sepakat dan mendukung sikap Mualem mendorong pengolahan Gas Andaman di KEK Arun, untuk memastikan proses hilirisasi dilakukan secara bijaksana dan transparan.
“Karena penemuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman, perairan utara Aceh, ibarat pedang bermata dua bagi arsitektur ekonomi regional Aceh dan kawasan sekitarnya,”kata praktisi kebijakan industrial di Aceh, Marzuki ST MT, dikutip Selasa (09/06/2026).
Secara detail Marzuki mengungkapkan, bahwa dalam draf perencanaan awal yang dipetakan oleh pemerintah pusat, alokasi gas masif tersebut rencananya akan dibagi ke dalam beberapa sektor.
Sebesar 100 MMscfd dialokasikan untuk menyokong bahan baku PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan sekitar 100 MMscfd lainnya untuk memasok urat nadi kelistrikan serta kawasan industri di Sumatera Utara.
Keputusan memprioritaskan vitalitas pangan dan energi lintas provinsi ini adalah langkah pragmatis yang patut diapresiasi. Namun, rencana untuk sekadar mempipakan sisa 100 MMscfd ke luar wilayah berisiko mengulang narasi usang: daerah kaya sumber daya yang kembali hanya menjadi penonton dari pinggir lapangan.
Menurutnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe memiliki takdir geografis yang terlalu mewah jika hanya dijadikan stasiun kompresor pipa gas.
Fasilitas berstatus obyek vital ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka—salah satu chokepoint perdagangan maritim paling krusial di dunia. Lhokseumawe memegang kunci untuk mengubah gas alam dari sekadar komoditas ekstraktif menjadi instrumen geopolitik dan kedaulatan industri.
Geostrategi Maritim dan Substitusi Impor
Marzuki menyebut, dalam lanskap transisi energi global yang penuh turbulensi, menguasai rantai pasok energi bersih adalah bentuk diplomasi pertahanan modern.
Regulasi International Maritime Organization (IMO) yang semakin ketat membatasi emisi sulfur membuat ribuan kapal kargo raksasa yang membelah Selat Malaka berburu stasiun pengisian bahan bakar bersih.
Mengeksekusi sisa gas untuk fasilitas LNG Bunkering Hub di KEK Arun bukan sekadar kalkulasi investasi, melainkan strategi menarik titik gravitasi logistik global agar berlabuh di perairan kita.
“Gas ini juga dapat diproses menjadi Blue Ammonia dengan memanfaatkan depleted reservoir Arun untuk fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS),” ujarnya.
Di luar dimensi ekspor, gas Andaman adalah jawaban mutlak bagi pendarahan devisa nasional. Mengalokasikan feedstock ini untuk membangun fasilitas Pabrik Dimethyl Ether (DME) berskala global adalah wujud nyata kedaulatan.
DME merupakan substitusi langsung bagi LPG yang selama ini membebani APBN dengan nilai subsidi triliunan rupiah. Dengan kapasitas DME yang masif di Lhokseumawe, kita dapat memotong rantai pasok impor LPG yang rentan terhadap gejolak Timur Tengah, sekaligus mengamankan energi bagi seluruh Sumatera.
Lebih jauh, jika visi yang dituju adalah melompat keluar dari kutukan sumber daya alam ekstraktif, maka jalur petrokimia melalui teknologi Methanol-to-Olefins (MTO) adalah puncaknya.
Memproses gas alam menjadi metanol, lalu memecahnya menjadi olefin (etilena dan propilena), berarti kita sedang mencetak “DNA” dari industri manufaktur: bijih plastik. Hadirnya fasilitas MTO di KEK Arun akan memicu efek domino, merangsang tumbuhnya pabrik-pabrik baru berskala menengah—dari pabrik kemasan agroindustri hingga komponen plastik otomotif di ujung barat Indonesia.
Pragmatisme Pendanaan
Para akademisi di Aceh juga menyoroti soal ‘belanja’ yang bisanya selalu menjadi sumber munculnya ketidakadilan baru, karena mengelola kompleks world-scale dengan Capital Expenditure yang menembus angka USD 1 hingga nyaris USD 3 Miliar tidak bisa cuma disandarkan pada heroisme neraca BUMN semata.
“Skala ini menuntut rekayasa finansial tingkat tinggi melalui skema Project Finance, melalui tiga pilar utama yang menopang struktur pendanaan hilirisasi Gas Andaman ini,”ungkapnya.
Pertama, Komposisi Modal (Capital Stack). Pendanaan awal wajib ditalangi melalui Ekuitas Konsorsium (30% – 40%) yang melibatkan BUMN, operator hulu Blok Andaman, dan Strategic Partner asing.
Di sinilah instrumen investasi strategis negara seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus turun gunung. Keterlibatan INA dan Danantara akan memberikan sinyal keandalan mutlak bagi investor global bahwa proyek ini dikawal oleh negara.
Sisa pendanaan kemudian ditarik melalui Pinjaman Sindikasi (Debt 60% – 70%) dari perbankan internasional dan bank himbara.
Kedua, Sumber Pendanaan Khusus (Niche Financing). Pembiayaan ini sangat bergantung pada Export Credit Agencies (ECA) seperti JBIC (Jepang), KEXIM (Korsel), atau US DFC (Amerika Serikat). Jika opsi ekspor seperti Blue Ammonia berjalan, ECA dari negara offtaker akan menawarkan bunga sangat kompetitif.
Konsorsium juga dapat menerbitkan Obligasi Transisi (Transition Bonds) di bursa global guna menyerap dana dari investor ESG untuk infrastruktur penangkapan karbon.
Ketiga, Syarat Mutlak Pencairan Dana (Bankability). Modal raksasa ini hanya akan cair jika proyek mampu membuktikan tiga hal krusial: Jaminan Bahan Baku berupa Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) jangka panjang (15-20 tahun) sebesar 100 MMscfd dengan formula harga yang terkunci; adanya Take-or-Pay Agreement (kepastian pembeli akhir yang tak tergoyahkan); serta Dokumen Front End Engineering Design (FEED) yang kuat dari konsultan Tier-1 untuk menjamin presisi anggaran dan operasional.
Belajar dari Kesalahan
Menurut Marzuki, kesalahan fatal dari mega-proyek masa lalu dalam mengelola SDA Migas Aceh adalah terputusnya rantai nilai antara gemerlap industri skala triliunan dengan denyut nadi ekonomi desa di sekitarnya. “Padahal industrialisasi ini wajib didesain secara inklusif,” tukasnya.
Sebagai contoh, jika LNG Bunkering beroperasi, energi dingin (cold energy) massif yang biasanya terbuang dari proses regasifikasi harus ditangkap untuk membangun fasilitas Cold Storage bertenaga nol untuk masyarakat pesisir.
Menurutnya, tata kelola turunan industri seperti ini tidak perlu dimonopoli oleh korporasi raksasa. Karena entitas ekonomi akar rumput di Aceh bisa melakukannya, bahkan wajib diintegrasikan dalam rantai pasok.
“Pengelolaan Gas Blok Andaman adalah momentum bagi Aceh dalam menegakkan kedaulatan energi dan menjadi pemain utama dalam peta industri regional,” tegas Marzuki.(TH05)
