Jakarta. RU – Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Selain Dadan, penyidik juga menetapkan dua pihak lain berinisial SS dan LP yang diduga terlibat dalam pengaturan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Kasus ini disebut menyangkut salah satu program strategis pemerintah di sektor pemenuhan gizi masyarakat.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa para tersangka diduga bersama-sama menyimpang dalam proses pengadaan yang semestinya berbasis kebutuhan riil program.
Dalam pengembangan penyidikan, Kejaksaan Agung menelusuri sejumlah paket pengadaan bernilai triliunan rupiah, termasuk kendaraan listrik, perangkat elektronik, perlengkapan sekolah, hingga televisi berukuran besar.
Penyidik menduga terjadi penggelembungan harga serta penyimpangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan operasional MBG.
Temuan tersebut turut menjadi dasar pendalaman aliran dana, mekanisme pengambilan keputusan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
Selain pengadaan barang, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sejumlah yayasan diduga tetap memperoleh persetujuan program meski belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis, bahkan disebut menerima insentif bernilai besar setiap hari.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan yang berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu efektivitas pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Untuk kepentingan penyidikan, Kejaksaan Agung menahan Dadan Hindayana bersama dua tersangka lainnya selama 20 hari, terhitung mulai Rabu (03/06/2026).
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung serta cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan alat bukti baru maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi Program MBG tersebut.(*)
