Kualasimpang. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi terkait pengelolaan dana bantuan korban banjir, khususnya yang beredar di media sosial.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya informasi tidak benar dan bernuansa fitnah yang ditujukan kepada kepala daerah serta wakilnya, sehingga berpotensi memicu kesalahpahaman dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, mengatakan fenomena disinformasi kerap terjadi akibat minimnya pemahaman publik terhadap mekanisme distribusi bantuan yang membutuhkan proses.
“Fenomena disinformasi terkait bantuan bencana, menurut berbagai laporan lembaga pemerintah, kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman publik terhadap mekanisme distribusi bantuan yang memang memerlukan proses dan waktu,” ujarnya, Senin (13/04/2026).
Ia menegaskan pemerintah daerah menginginkan seluruh korban banjir mendapatkan bantuan secara menyeluruh.
Penyaluran tetap dilakukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga resmi seperti PT Pos Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.
Secara nasional, pemerintah terus menyalurkan bantuan pascabencana di berbagai wilayah Sumatera, termasuk Aceh, meliputi logistik darurat, layanan kesehatan, hingga dukungan finansial bagi masyarakat terdampak.
Seluruh proses dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta berbasis data guna memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang serta memahami alur distribusi bantuan.
Literasi informasi dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menghambat proses penanganan dan pemulihan pascabencana.(S011)
