Banda Aceh. RU – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (26/02/2026).
Dalam forum tersebut, Illiza menegaskan komitmen pemerintah kota menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan pasokan tersedia, serta menjamin distribusi lancar selama Ramadhan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menjaga ketenteraman masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari keluarga dan stabilitas sosial,” ujarnya.
Ia mengapresiasi Bank Indonesia Aceh bersama jajaran TPID dan TP2DD yang dinilai konsisten melakukan pemantauan harga, inspeksi pasar, penguatan rantai pasok, serta percepatan layanan berbasis digital.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kehadiran pemerintah di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Banyak kerja yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” katanya.
Illiza menjelaskan strategi pengendalian dilakukan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga lewat operasi pasar murah dan stabilisasi pangan, ketersediaan pasokan melalui kerja sama antardaerah serta urban farming, kelancaran distribusi dengan fasilitasi logistik, serta komunikasi efektif berbasis data dan edukasi belanja bijak.
“Kita tidak boleh menunggu harga melonjak baru bergerak. Stabilitas harga harus dijaga secara konsisten,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Agus Chusaini menyampaikan dinamika inflasi Banda Aceh masih didominasi komoditas pangan bergejolak, terutama cabai, bawang, beras, dan hasil perikanan.
Faktor cuaca serta peningkatan kebutuhan selama Ramadhan turut memicu fluktuasi.
“Inflasi di Banda Aceh sangat dipengaruhi komoditas pangan segar. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci pengendalian,” ujarnya.
Ia menilai intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar efektif menekan gejolak apabila tepat sasaran, khususnya di pasar tradisional.
Mengingat Banda Aceh bukan sentra produksi, penguatan kerja sama suplai dengan daerah lain menjadi kebutuhan mendesak.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan sama, Illiza menekankan pentingnya digitalisasi keuangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi.
Menurut dia, TPID dan TP2DD merupakan instrumen strategis yang harus berjalan selaras untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat tata kelola fiskal.
“Kita ingin digitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi indikator,” ujarnya.
Ia menutup arahannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar warga dapat menjalani Ramadhan dengan aman dan nyaman.
“Yang kita jaga bukan hanya inflasi, tetapi ketahanan Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja,” katanya.
Illiza optimistis sinergi antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan Banda Aceh sebagai model pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi di Aceh.(TA019)
