Jakarta. RU – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat transformasi melalui visi “Beyond Care Insurance” dengan pendekatan promotif dan preventif guna menekan risiko kecelakaan kerja.
“BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya datang saat musibah sudah terjadi. Beyond care menuntut BPJS hadir lebih dulu dengan cara mencegah kecelakaan kerja, bukan sekadar membayar klaim,” ujar Yassierli saat memberi arahan kepada Dewan Pengawas dan Direksi periode 2026–2031 di Jakarta, Senin (23/02/2026).
Ia menegaskan program tersebut harus memiliki target terukur dan akuntabel.
“Beyond care ini penting karena keselamatan kerja bukan sekadar statistik, melainkan menyangkut nyawa manusia. Definisi promotif dan preventif harus jelas, ada target-target yang terukur, memiliki hasil yang bisa dievaluasi, dan dananya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel ke publik,” katanya.
Selain itu, Yassierli menyoroti perlunya memperluas kepesertaan pekerja informal atau BPU.
“Kita telah melakukan berbagai upaya sosialisasi bersama, namun tantangan terbesarnya memang berada di sektor informal,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbeda dengan pekerja formal yang memiliki gaji atau upah, pekerja informal sering kali memiliki keterbatasan finansial dan tidak memiliki tabungan khusus.
“Perlindungan sosial bagi mereka bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban negara yang harus kita penuhi,” lanjutnya.
Ia juga meminta kajian aktuaria dalam kebijakan stimulus agar keberlanjutan dana terjaga serta menekankan integritas dan keselarasan dengan Kemnaker.
“Nama Ketenagakerjaan yang kita sandang bersama bukan sekadar identitas, melainkan mandat untuk bergerak dalam satu napas visi yang sama. Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan harus selaras dan saling melengkapi; kita adalah satu ekosistem besar yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan produktivitas seluruh tenaga kerja Indonesia,” kata Yassierli.(*)
