Banten. RU – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 berlangsung di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (09/02/2026), dengan dihadiri pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.
Acara nasional yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak hadir, antara lain Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
Dari luar negeri, delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Teo Nie Ching bersama rombongan wartawan turut memeriahkan peringatan tersebut, sekaligus menegaskan dimensi internasional HPN 2026.
Hari Pers Nasional tahun ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” yang menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta penguat demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.
Penanggung Jawab HPN 2026 Akhmad Munir menegaskan pers memiliki tanggung jawab mengawal pemerintahan agar kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujarnya.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut HPN 2026 sebagai momentum memperkuat peran pers dalam menghadapi era transformasi digital dan kecerdasan buatan.
“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” katanya.
Peringatan HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional guna meningkatkan profesionalisme, integritas, serta keberlanjutan ekosistem media.(*)
