Perpanjangan Dana Otsus Aceh Dinilai Penting untuk Menjaga Perdamaian

Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Muslim Ayub. Rabu 19 November 2025. [Foto Dok : Pribadi/rahasiaumum.com]

Kutacane. RU – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muslim Ayub, menegaskan perlunya pemerintah memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tanpa batas waktu.

Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurut Muslim, keberlanjutan dana Otsus bukan semata urusan fiskal, tetapi bagian dari komitmen negara terhadap pelaksanaan MoU Helsinki yang menjadi dasar perdamaian Aceh.

Ia menilai durasi pemberlakuan Otsus selama 20 tahun tidak sebanding dengan panjangnya sejarah konflik di provinsi itu.

“Bagi kami rakyat Aceh, Otsus tidak boleh berakhir. Konflik berlangsung hampir 30 tahun dan berakar bahkan sejak masa pendudukan Belanda. Rasanya tidak cukup jika Otsus hanya 20 tahun,” ujarnya.

Muslim juga menyinggung sejarah ketidakadilan pengelolaan sumber daya yang menjadi salah satu pemicu ketegangan Aceh dengan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan bahwa Aceh, yang sejak awal kemerdekaan memberikan kontribusi signifikan bagi republik, justru hanya memperoleh sekitar satu persen dari kekayaan alamnya sendiri.

“Aceh memberi begitu besar untuk Indonesia, mulai dari sumbangan pesawat hingga Radio Rimba Raya. Namun dalam pembagian hasil kekayaan alam, Aceh hanya menerima satu persen,” katanya.

Atas dasar rekam jejak sejarah dan kontribusi itu, Muslim meminta pemerintah untuk mempertahankan Dana Otsus Aceh dengan besaran minimal 2,5 persen serta memperpanjang masa berlakunya tanpa batas waktu.

Ia menilai keberlanjutan dana tersebut menjadi penopang upaya pembangunan dan stabilitas sosial di Aceh.

“Kami meminta perpanjangan dana khusus ini sampai Indonesia ada. Ini bukan soal kepentingan daerah, tetapi soal kesinambungan perdamaian,” tegasnya.

Muslim menambahkan bahwa Dana Otsus selama ini menjadi instrumen penting dalam proses pemulihan Aceh pascakonflik.

Ia berharap pemerintah memastikan keberlanjutannya demi menjaga kepercayaan masyarakat Aceh terhadap negara sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata.(AFW016)

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...

Open House Idul Adha Istri Gubernur Aceh di Pedalaman Aceh Barat

Meulaboh. RU – Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis...