Jantho. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas batas wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di Hotel Permata Hati, Ingin Jaya, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, dan diikuti para camat, kapolsek, dan danramil se-Aceh Besar.
Rakor menghadirkan lima narasumber, masing-masing Kapolresta Banda Aceh, Kapolres Aceh Besar, Kajari Aceh Besar, Dandim 0101/KBA, serta Kepala DPMG Aceh Besar.
Wakil Bupati Syukri menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat kecamatan.
Ia menyoroti sejumlah isu aktual, terutama persoalan batas wilayah yang kerap menimbulkan potensi konflik.
“Masalah batas wilayah ini rumit karena faktor ekonomi dan belum adanya kesepakatan yang disepakati semua pihak. Melalui rakor ini, kita harap muncul solusi yang menenangkan masyarakat,” ujarnya.
Syukri juga menyampaikan bahwa tahun ini Aceh Besar tidak dapat melaksanakan pemilihan keuchik secara serentak karena keterbatasan anggaran.
Namun, gampong yang memenuhi syarat tetap dapat melaksanakan pemilihan secara individual dengan pengawasan pemerintah.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Aceh Besar.
Menurutnya, langkah itu bukan untuk menghentikan kegiatan secara semena-mena, melainkan memastikan setiap aktivitas memiliki izin resmi dan tidak merusak lingkungan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Besar, Rahmadanianty S.Sos., M.M., menyebut rakor ini bertujuan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah kabupaten dan kecamatan serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi aparatur di lapangan.(*)
