Banda Aceh. RU – Forum Bangun Investasi Aceh (FORBINA) sorot langkah Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), Nasri, kembali lakukan rotasi jabatan di internal lembaga tersebut.
FORBINA menilai kebijakan rotasi yang dilakukan dalam waktu singkat, yakni baru empat bulan, justru berpotensi menimbulkan ketidakstabilan serta memengaruhi kinerja BPMA.
Ketua FORBINA. Muhammad Nur, SH. menyampaikan bahwa; pihaknya menerima banyak laporan terkait adanya ketidakselarasan dan disharmoni dalam tubuh BPMA. Ia juga menilai rotasi yang dilakukan tidak murni berdasarkan kebutuhan organisasi, melainkan kental dengan aroma politis.
“Kebijakan rotasi ini mengindikasikan adanya ketidak-harmonisan dalam internal BPMA. Kami juga menerima laporan adanya intervensi pihak luar yang turut memengaruhi arah kebijakan lembaga ini,” ujar Muhammad Nur, Jumat, 22 Agustus 2025 melalui jaringan aplikasi perpesanan WhatsApp dari Banda Aceh.
FORBINA yang fokus pada analisis kebijakan publik mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kepala BPMA.
Menurutnya, keberadaan BPMA yang strategis dalam mengelola migas Aceh harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik sempit.
“BPMA adalah lembaga strategis untuk masa depan Aceh. Jangan sampai kebijakan yang tidak konsisten merugikan kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, FORBINA menekankan bahwa ketidakstabilan di tubuh BPMA dapat berdampak serius pada iklim investasi di sektor migas Aceh.
Investor tentu membutuhkan kepastian dan profesionalitas, bukan kebijakan yang berubah-ubah dan penuh intervensi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka potensi besar migas Aceh dikhawatirkan tidak mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
FORBINA juga mengingatkan agar BPMA kembali pada tujuan awal pembentukannya, yakni sebagai lembaga pengelola migas yang menjunjung tinggi kepentingan Aceh.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan tidak segan mengambil langkah lebih lanjut apabila pemerintah pusat tidak merespons persoalan serius ini,” pungkas Muhammad Nur. [S04]
