Meulaboh. RU – Pemkab Aceh Barat akan memberlakukan sejumlah aturan baru dalam sistem penyaluran gas LPG 3 Kg, untuk menghindari praktik culas yang membuat elpiji subsidi menjadi langka.
Pertama, pihak berwenang akan memastikan bahwa gas yang dijual kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data yang valid, di mana setiap pangkalan telah diatur jumlah rumah tangga yang menjadi tanggungan wilayah masing-masing.
Kedua, Pemkab akan membatasi jam operasional penjualan di pangkalan, di mana tidak diperbolehkan lagi adanya aktivitas penjualan gas di pangkalan melebihi pukul 21.00 WIB malam apa pun alasannya, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Ketiga, pemerintah akan membentuk sistem pengawasan khusus untuk memastikan tidak ada lagi gas bersubsidi yang dijual oleh pengecer.
Terkait banyaknya laporan warga terkait praktik culas dalam rantai distribusi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Wistha Nowar mengatakan bahwa aturan mengenai sanksi sebenarnya sudah diatur dengan jelas melalui peraturan menteri dan ketentuan yang berlaku.
Namun, tantangan utama adalah bagaimana penerapan serta penegakan sanksi tersebut dapat berjalan secara tegas di tingkat pemerintahan.
“Terkait hal itu, Bupati sudah mengarahkan akan menindak siapa pun pelaku di dalam rantai distribusi gas ini yang menyalahi ketentuan,” tegasnya dikutip Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, Pemkab Aceh Barat juga segera merumuskan sebuah surat edaran resmi yang akan memuat seluruh pengaturan baru tersebut agar penyaluran gas LPG bersubsidi di kabupaten itu dapat tepat sasaran dan tertib hukum.(TH05)













