Kualasimpang. RU – Pemerintah Provinsi Aceh akan mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi guna mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah.
Upaya tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat melimpahkan kewenangan penanganan sungai kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan, normalisasi tidak hanya dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, tetapi juga menyasar sungai-sungai lain di Aceh yang mengalami pendangkalan.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat meninjau lokasi hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) terdampak banjir di Aceh Tamiang, Jumat (20/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Fadhlullah bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengecek kesiapan penyerahan sejumlah huntap yang telah selesai dibangun.
Lokasi yang dikunjungi meliputi huntap bantuan Kapolri di Desa Tanjung Mancang dan Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, serta Huntara Tamiang 4 di Medang Ara, Kecamatan Karang Baru.
Fadhlullah mengatakan, pemerintah akan segera melengkapi pagar keliling dan fasilitas penunjang huntap agar bisa segera ditempati warga.
Sementara itu, untuk huntara yang kembali terendam banjir, disepakati pembangunan kolam retensi sebagai solusi pengendalian air.
Terkait penanganan banjir jangka panjang, Fadhlullah menjelaskan, Balai Wilayah Sungai (BWS) saat ini baru menangani 37 dari total 99 sungai di Aceh melalui pembangunan bendungan penahan air.
Pengerjaan tersebut membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
Dengan demikian, masih ada 62 sungai yang belum mendapatkan penanganan.
Pemerintah pusat kemudian melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar dapat mencari mitra pihak ketiga dalam pelaksanaan normalisasi.
Menurut Fadhlullah, pendangkalan sungai saat ini semakin parah akibat endapan lumpur yang terbawa banjir bandang dari wilayah hulu pada akhir November 2025.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menjalin kerja sama dengan pihak ketiga agar pengerukan dan normalisasi sungai dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh.
Selain normalisasi, Pemerintah Aceh juga akan membangun tanggul di sepanjang bantaran sungai untuk menahan luapan air agar tidak memasuki kawasan permukiman penduduk.
Pembangunan tanggul tersebut telah dilakukan di sejumlah titik.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat mengurangi risiko banjir yang selama ini mengancam masyarakat di sejumlah wilayah Aceh.(S04)













