Aceh Besar. RU – Pelestarian adat dan budaya Aceh perlu diperkuat melalui regulasi, pendidikan, serta pembinaan yang berkelanjutan.
Bupati Aceh Besar H Muharram Idris meminta Majelis Adat Aceh (MAA) merumuskan langkah konkret, termasuk aturan mengenai adat gala atau gadai dan mawah.
Permintaan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja (Raker) MAA Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 di Hotel Madinatul Zahra, Kecamatan Darul Imarah, Rabu (18/11/2026).
Muharram mengapresiasi pelaksanaan raker tersebut dan menekankan pentingnya kepedulian serta tanggung jawab pengurus dalam menjalankan tugas pelestarian adat.
“Yang paling penting itu adalah kepedulian. Dengan kepedulian, kita akan mencari tahu, memahami persoalan, dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban,” ujarnya.
Menurutnya, Aceh memiliki keistimewaan melalui keberadaan lembaga-lembaga khusus yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan khazanah adat, budaya, dan warisan indatu.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan adat harus sejalan dengan hukum dan nilai-nilai agama.
“Adat dan hukum itu saling berkesinambungan. Kita harus memastikan pelaksanaan adat tidak menyalahi hukum, karena adat di Aceh pada dasarnya berlandaskan hukum agama,” tegasnya.
Secara khusus, Bupati meminta MAA membahas persoalan adat gala atau gadai dan mawah secara serius agar menghasilkan rumusan yang dapat menjadi pedoman masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar.
Ia juga menyoroti keberagaman masyarakat Aceh Besar sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan komitmen bersama agar identitas dan budaya lokal tidak tergerus perubahan sosial maupun pengaruh budaya luar.
Selain itu, ia berharap bahasa Aceh, adat, dan budaya daerah dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sekolah untuk menanamkan pemahaman kepada generasi muda.
“Adat dan budaya harus terus dijaga, termasuk melalui pendidikan kepada generasi penerus,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua MAA Aceh Besar, H Anwar Ahmad SE Ak, mengapresiasi perhatian Bupati terhadap pelestarian adat dan budaya.
Ia mengatakan raker menjadi momentum untuk menyusun program pembinaan dan pengembangan adat secara lebih terarah, termasuk menggali tradisi yang masih hidup di masyarakat pelosok dan belum terdokumentasi.
“Masalah adat bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan adat istiadat di Aceh Besar benar-benar berjalan dan generasi penerus memahami serta mampu melestarikannya,” ucap Anwar Ahmad.
Ia juga meminta seluruh pengurus lebih aktif memberikan masukan dan memperkuat keberadaan lembaga adat di tingkat kecamatan maupun gampong.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghalangi upaya pelestarian adat.
“Anggaran bukan menjadi hambatan utama. Komitmen bersama adalah kunci. Karena itu, kita berharap raker ini menghasilkan rekomendasi dan program yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat adat di Aceh Besar,” sebutnya.
Ketua panitia yang juga Kepala Sekretariat MAA Aceh Besar, Heru Saputra SH MH, melaporkan bahwa raker berlangsung selama dua hari.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pembekalan bagi pengurus yang baru dikukuhkan dan penyusunan rencana kerja MAA untuk lima tahun ke depan.
Raker mengusung tema Penguatan Peran dan Fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Besar.
Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penguatan pembinaan adat, penyusunan program kerja, hingga persoalan adat gala atau gadai.
Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Ketua MAA, serta diikuti 16 pemangku adat, 24 pengurus, dan para ketua MAA kecamatan se-Aceh Besar.
“Raker ini menjadi pembekalan bagi pengurus yang baru dikukuhkan sekaligus menyusun rencana kerja MAA Aceh Besar untuk lima tahun ke depan,” tuturnya.
Heru berharap seluruh peserta mengikuti pembahasan secara aktif agar menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan program pembinaan dan pelestarian adat di Aceh Besar.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti pembahasan secara aktif dan serius, sehingga menghasilkan program serta rekomendasi yang menjadi pedoman dalam pembinaan dan pelestarian adat di Aceh Besar,” pungkas Heru.(*)













