Pendanaan Terbatas, Organisasi Masyarakat Sipil Kian Sulit Bergerak

Suasana Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil yang digelar INFID bersama Flower Aceh, di Ayani Hotel, Banda Aceh. Kamis 19 November 2026 [Dok. Flower Aceh/rahasiaumum.com]

Banda Aceh. RU – Keterbatasan dana dan ruang gerak yang semakin sempit membuat organisasi masyarakat sipil kian sulit menjalankan fungsi advokasi dan pendampingan masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Persoalan itu mengemuka dalam Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil” yang digelar International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Flower Aceh di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Perwakilan INFID, Intan Kusumaning Tiyas, mengungkapkan ruang sipil Indonesia masih berada dalam kategori Obstructed atau terhambat menurut CIVICUS Monitor, dengan skor 42 sejak 2018.

Country Focus Report Indonesia 2026 juga mencatat penurunan skor pada lima dari enam prinsip penilaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Pengawas Balai Syura, Khairani Arifin, menyoroti kerentanan perempuan pembela HAM yang menghadapi ancaman keamanan, serangan berbasis seksualitas, serta beban ganda pekerjaan domestik dan advokasi.

“Di tengah tekanan, kami tetap berdiri di barisan korban. Khususnya perempuan pembela HAM, kita justru menanggung banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.

Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, mengatakan organisasi masyarakat sipil di Aceh juga menghadapi keterbatasan pendanaan dan hambatan administratif.

Minimnya akses dana membuat sejumlah persoalan masyarakat lebih banyak ditangani organisasi dari luar daerah.

“Kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengadvokasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Founder Youth ID sekaligus pengurus Koalisi Disabilitas Aceh, Bayu Satria, mendorong keterlibatan generasi muda dan penyandang disabilitas dalam gerakan masyarakat sipil.

Ia juga menyoroti ketimpangan kepemimpinan komunitas serta minimnya perhatian terhadap penyandang disabilitas dalam penanganan bencana.

Direktur Flower Aceh, Riswati, menegaskan keberlanjutan organisasi membutuhkan dukungan pendanaan yang adil dan inklusif tanpa mengorbankan independensi serta sikap kritis.

“Menjaga keberlanjutan organisasi masyarakat sipil bukan semata-mata menjaga keberadaan lembaga, tetapi menjaga keberlanjutan perjuangan masyarakat untuk memperoleh keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang bermartabat, maka komitmen dan dukungan semua pihak menjadi penting,” tutup Riswati.

Semiloka tersebut mendorong penguatan kolaborasi, perluasan akses pendanaan berkelanjutan, serta jaminan ruang partisipasi setara bagi organisasi masyarakat sipil, perempuan, generasi muda, dan kelompok disabilitas dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM.(*)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...