Kutacane. RU – Sebanyak 3.184 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Aceh Tenggara terindikasi terlibat aktivitas judi online.
Kondisi ini membuat penyaluran bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terancam dihentikan.
Dari ribuan penerima manfaat yang masuk dalam data indikasi tersebut, sebanyak 685 orang telah mengajukan sanggahan karena mengaku tidak pernah terlibat dalam aktivitas perjudian daring.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, Bahagiawati, mengatakan data tersebut mencakup penerima manfaat yang tersebar di 16 kecamatan.
“Sebanyak 685 masyarakat telah mengajukan sanggahan dengan membuat klarifikasi dan surat pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Seluruh berkas ini akan kita teruskan ke Kementerian Sosial RI untuk dilakukan verifikasi dan peninjauan kembali,” kata Bahagiawati di Aula Bappeda Aceh Tenggara, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, masyarakat yang mengajukan sanggahan diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi.
Dokumen yang harus disiapkan meliputi KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000 untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
Seluruh dokumen tersebut nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Sosial RI untuk menjalani proses verifikasi dan peninjauan ulang.
Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhry, meminta masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat judi online agar memanfaatkan mekanisme sanggahan tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat yang masih memenuhi persyaratan tidak kehilangan hak menerima bantuan sosial akibat ketidaktepatan data.
“Apabila masyarakat merasa tidak pernah terlibat judi online, silakan lakukan klarifikasi dan sampaikan sanggahan sesuai prosedur. Kita berharap masyarakat yang memang memenuhi persyaratan tetap bisa mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan sosial,” ujar Salim.
Sementara itu, Bahagiawati mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ia mengimbau warga agar tidak sembarangan memberikan atau meminjamkan KTP kepada orang lain karena dokumen tersebut berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk aktivitas judi online.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap Kementerian Sosial RI segera melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat yang telah mengajukan sanggahan.
Dengan demikian, masyarakat yang terbukti tidak terlibat judi online dan masih memenuhi persyaratan dapat tetap memperoleh hak bantuan sosialnya.(AFW11)













