Kualasimpang. RU – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp 61,125 miliar kepada 20.375 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir hidrometeorologi pada akhir 2025.
Proses pencairan bantuan tersebut kini memasuki tahap registrasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
Puluhan ribu pelaku UMKM mendatangi Klinik UMKM di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang untuk menyelesaikan tahapan registrasi tersebut.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang, Fauziati, mengatakan registrasi SPTJM menjadi salah satu tahapan sebelum penerima mencairkan bantuan melalui Bank Aceh Syariah (BAS).
“Setelah tahapan registrasi SPTJM ini mereka langsung melakukan pencairan dana bantuan di Bank Aceh Syariah (BAS) terdekat,” ujar Fauziati kepada rahasiaumum.com, Rabu (18/11/2026).
Menurut Fauziati, pencairan bantuan modal usaha telah dimulai sejak Senin, 16 November 2026.
Proses pengambilan dana wajib dilakukan langsung oleh penerima dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak lain.
“Pencairannya langsung dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri, tidak dapat diwakilkan oleh siapapun, termasuk orang tuanya,” tegasnya.
Untuk mempermudah proses pencairan, pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Aceh Syariah agar layanan tersedia di seluruh kantor cabang pembantu (KCP).
“Pencairannya juga dapat dilakukan di seluruh KCP Bank Aceh Syariah terdekat guna percepatan proses pencairannya,” ungkapnya.
Fauziati menyebutkan, total anggaran bantuan yang disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp 61.125.000.000 dengan sasaran 20.375 pelaku UMKM di Aceh Tamiang.
“60 miliar lebih Bantuan Presiden yang dicairkan untuk 20.375 pelaku UMKM Aceh Tamiang,” pungkas Fauziati.
Dia menambahkan, seluruh proses pencairan bantuan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.(S04)













