Kutacane. RU – Penertiban perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) diharapkan tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.
Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Mitra Alam meminta Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) memfasilitasi tanaman produktif sebagai alternatif sumber penghasilan petani.
Ketua KTHK Mitra Alam, Farijan, mengatakan pihaknya mendukung penegakan aturan konservasi.
Namun, penertiban perkebunan sawit perlu diikuti program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.
“Kami sepakat aturan ditegakkan. Cuma dengan satu pertimbangan, kami mohon kepada pihak Kementerian Kehutanan agar kepentingan masyarakat juga dipertimbangkan. Sebisa mungkin, kita utamakan tanaman yang bisa menghasilkan untuk kehidupan masyarakat setempat,” kata Farijan kepada rahasiaumum.com, Minggu (15/11/2026).
Menurut Farijan, sebagian tanaman sawit di kawasan TNGL telah ada sebelum kelompok kemitraan masyarakat terbentuk.
Karena itu, pemerintah diharapkan menyediakan alternatif tanaman yang tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.
Dia menilai kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak, perlu menjadi pertimbangan dalam program pemulihan ekosistem.
“Bagaimanapun anak kami juga perlu sekolah, perlu pendidikan. Jadi, mohonlah difasilitasi kepentingan kami petani lokal di sini dengan tanaman-tanaman produksi yang nilainya ada untuk ekonomi kami,” ujarnya.
Farijan mencontohkan, KTHK Mitra Alam telah mengembangkan tanaman durian dan jeruk siam madu sebagai sumber penghasilan alternatif.
Tanaman durian yang dibudidayakan kelompok tersebut kini mulai berbuah, sedangkan bibit jeruk siam madu dikembangkan secara mandiri melalui pembibitan, okulasi, hingga sambung pucuk.
“Alhamdulillah, sekarang durian di KTH Mitra Alam sudah mulai berbuah. Jeruk siam madu juga kami kembangkan sendiri. Kami buat sendiri bibitnya, okulasi sendiri, sambung pucuk sendiri,” katanya.
Farijan menegaskan, kelompoknya tetap mendukung penertiban perkebunan sawit ilegal.
Namun, masyarakat berharap tidak hanya dilibatkan dalam penertiban, tetapi juga dalam pemulihan ekosistem dan pengembangan tanaman pengganti.
Dia juga memahami proses penertiban membutuhkan waktu serta dukungan anggaran pemerintah.
Sebelumnya, Kepala BBTNGL, Subhan, mengatakan pemulihan kawasan bekas perkebunan sawit ilegal akan dilakukan dengan menanam kembali jenis tanaman kehutanan asli dan endemik setempat.
Masyarakat sekitar akan dilibatkan dalam seluruh tahapan, mulai dari pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan.
“Tentunya akan melibatkan masyarakat sekitar,” kata Subhan.
BBTNGL juga berencana membantu penyediaan bibit bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.
Menurut Subhan, pelibatan warga penting agar masyarakat turut merasakan manfaat keberadaan kawasan TNGL sekaligus memiliki tanggung jawab menjaga kelestariannya.
Berdasarkan data BBTNGL, sebagian besar masyarakat yang memiliki tanaman sawit ilegal di dalam kawasan TNGL telah menyerahkannya secara sukarela.
Sementara itu, terdapat 15 orang yang disebut sebagai aktor intelektual dengan total penguasaan lahan mencapai 134,37 hektare.
Rinciannya, J seluas 16,87 hektare, AB 3,83 hektare, H 4 hektare, A 9,3 hektare, T 2,3 hektare, BT 11,4 hektare, J 20,37 hektare, HS 10,78 hektare, J 15 hektare, E 1,49 hektare, S 29,02 hektare, SA 3,51 hektare, S 2,5 hektare, HM 2 hektare, dan SD 2 hektare.
BBTNGL mengajak pemerintah daerah, aparat terkait, mitra konservasi, dan masyarakat untuk mendukung proses penertiban hingga pemulihan kawasan TNGL.(AFW11)













