Banda Aceh. RU – Akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha properti.
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Regional Aceh mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui penguatan sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Kolaborasi ini bertujuan memperluas akses pembiayaan perumahan berbasis syariah sekaligus memperkuat ekosistem sektor properti.
Kegiatan tersebut menghadirkan Staf Ahli Menteri PKP Budi Permana, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, serta Senior Vice President Micro Business Group BSI Adjat Djatnika Basarah.
Turut hadir Regional CEO BSI Aceh Imsak Ramadhan, perwakilan pemerintah, pengembang, dan nasabah BSI.
Budi Permana mengatakan, sinergi pemerintah dan perbankan diperlukan agar program penyediaan hunian dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Sementara itu, Sid Herdi Kusuma menilai kerja sama dengan perbankan dapat memperluas akses pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.
Imsak Ramadhan mengatakan, sektor perumahan memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BSI berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penyediaan solusi pembiayaan berbasis prinsip syariah. Kami melihat sektor perumahan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan maupun penguatan sektor usaha terkait,” ujar Imsak seperti diberitakan rahasiaumum.com, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan pengembang diharapkan membuka peluang kerja sama lebih luas serta mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan rumah.
Sementara itu, Adjat Djatnika Basarah menjelaskan, dukungan pembiayaan BSI juga menyasar pelaku usaha dalam ekosistem properti, mulai dari pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan hingga UMKM.
“BSI melihat sektor perumahan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi. Karena itu, dukungan pembiayaan perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga kepada pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem perumahan,” ungkap Adjat.
Melalui sinergi tersebut, BSI berharap dapat memperluas pembiayaan perumahan syariah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan UMKM.(R10)













