Banda Aceh. RU – Tujuh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh di sejumlah daerah, hingga kini belum bisa beroperasi akibat kebijakan moratorium yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketujuh dapur tersebut tersebar di Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang masing-masing dua unit, serta di Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe masing-masing satu unit.
“Kami berharap BGN segera memberikan kejelasan terhadap nasib tujuh dapur yang telah rampung dibangun tersebut,” kata Ketua Umum Kadin Aceh, H Muhammad Iqbal, dikutip Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, pembangunan dapur MBG itu dilakukan Kadin Aceh melalui skema aglomerasi dengan investasi masing-masing Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Dengan demikian, total investasi untuk tujuh dapur tersebut mencapai Rp14 miliar hingga Rp17,5 miliar.
Dana itu digunakan untuk menyewa dan merenovasi bangunan, membeli peralatan, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung sesuai kebutuhan operasional dapur MBG.
“Akibat kebijakan moratorium ini, fasilitas yang sudah dibangun tidak bisa dioperasikan, dan investasi yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia,” ujarnya.
Padahal, investasi pembangunan dapur MBG ini dilakukan setelah adanya MoU antara Kadin Indonesia dengan BGN.
Dalam MoU itu Kadin Aceh berkomitmen membangun 30 unit dapur MBG yang didistribusikan kepada Kadin di 23 kabupaten/kota.
Sebagian daerah ditargetkan membangun satu dapur, sedangkan daerah dengan kemampuan investasi lebih besar didorong membangun beberapa unit.
Untuk mengawal pelaksanaannya, Kadin Aceh pun membentuk Satuan Tugas Pembangunan Dapur Aglomerasi, dan seluruh usulan lokasi dapur didaftarkan melalui sistem digital yang disediakan BGN.
Dari target 30 unit, saat ini Kadin Aceh baru merealisasikan tujuh dapur MBG di sejumlah daerah, melalui skema aglomerasi melibatkan modal masyarakat dan dunia usaha.
Berbeda dengan pembangunan yang sepenuhnya dibiayai negara, skema ini menempatkan pelaku usaha sebagai investor yang menanggung biaya pembangunan fasilitas sejak awal.
“Karena itu, tertundanya operasional dapur bukan hanya menghambat perluasan layanan MBG, tetapi juga menunda pengembalian investasi yang telah dikeluarkan,” ungkapnya.
Ia pun berharap BGN segera memberikan keputusan mengenai kelanjutan tujuh dapur tersebut, agar fasilitas yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan program MBG di Aceh.(TH05)
