Kutacane. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meminta dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menyiagakan sedikitnya empat unit alat berat di sejumlah titik rawan banjir dan tanah longsor.
Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana di tengah keterbatasan peralatan milik pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara, Sadli, mengatakan kebutuhan alat berat semakin mendesak seiring hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dan berpotensi memicu banjir serta longsor.
Menurut dia, keterbatasan peralatan dapat menghambat penanganan darurat, terutama ketika material longsor menutup akses jalan atau banjir merusak infrastruktur.
“Kami minta BPJN dan BWS menyiagakan sedikitnya empat unit alat berat untuk penanganan bencana alam seperti banjir dan longsor di beberapa titik terdampak bencana,” kata Sadli, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas instansi karena pemerintah kabupaten tidak memiliki cukup alat berat untuk menjangkau seluruh lokasi terdampak.
“Kabupaten Aceh Tenggara rawan banjir dan longsor. Dengan kerja sama yang baik dan tanggung jawab masing-masing, insya Allah semua bisa terselesaikan. Penanganan bencana akan terkendala jika alat minim. Mohon kerja samanya BPJN dan BWS karena alat kita terbatas,” ujar Sadli.
Sadli berharap BPJN dan BWS dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menyiapkan alat berat di lokasi rawan.
Ketersediaan peralatan tersebut diharapkan mempercepat penanganan darurat tanpa harus menunggu alat tersedia saat bencana terjadi, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap akses jalan dan aktivitas masyarakat.(AFW11)
