Aceh Besar. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendorong masyarakat transmigrasi di Kecamatan Kota Jantho dan Seulimeum mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah diberikan agar dapat mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aceh Besar Rahmawati, S.Pd., M.Si., saat menerima audiensi masyarakat transmigrasi dari kedua kawasan tersebut di Aula Disnakertrans Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (06/10/2026).
Pertemuan itu membahas rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi Jantho dan Seulimeum.
Data masyarakat transmigrasi di kedua kawasan tersebut telah dihimpun mulai dari tingkat kabupaten hingga kementerian.
Rahmawati mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kepastian sekaligus mendorong pengelolaan lahan transmigrasi secara produktif dan berkelanjutan.
Masyarakat yang telah memperoleh lahan untuk tempat tinggal maupun usaha diminta mengelolanya secara serius.
“Lahan yang sudah diberikan sejauh ini masih ada yang belum diberdayakan. Ke depan, kami menegaskan agar lahan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara produktif. Jika tidak dikelola, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rahmawati.
Selain mendorong pemanfaatan lahan, Disnakertrans Aceh Besar akan mengupayakan proses sertifikasi untuk memberikan kepastian status lahan.
Pengembangan kawasan juga akan diarahkan pada pola usaha yang lebih terencana dengan menentukan komoditas sesuai karakteristik wilayah.
“Ke depan kita akan menentukan komoditas yang sesuai dengan daerah tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih fokus mengelola tanaman mulai dari penanaman hingga panen,” ujarnya.
Rahmawati menambahkan, Pemkab Aceh Besar telah mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait pemenuhan sejumlah fasilitas di kawasan transmigrasi yang masih belum memadai.
Usulan tersebut mencakup rehabilitasi atau pembangunan kembali rumah transmigrasi yang rusak serta peningkatan fasilitas umum, seperti rumah ibadah dan sarana pendidikan.
“Kita sudah mengusulkan kepada kementerian agar fasilitas yang masih kurang dapat dipenuhi. Termasuk rumah yang rusak untuk direhabilitasi atau dibangun kembali, serta fasilitas rumah ibadah dan sekolah,” katanya.(*)
