Banda Aceh. RU – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan audit dengan tujuan khusus terhadap pengelolaan obat di RSUD Meuraxa.
Permintaan itu disampaikan setelah Banggar menyoroti persoalan utang pengadaan obat yang disebut berulang dalam lima tahun terakhir.
Catatan tersebut disampaikan Banggar dalam penyampaian usul dan saran terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (21/09/2026).
“Banggar memandang bahwa kondisi utang pengadaan obat yang berulang selama lima tahun terakhir merupakan indikator adanya persoalan struktural dalam manajemen perencanaan di RSUD Meuraxa,” kata M. Iqbal membacakan usul dan saran Banggar.
Selain audit khusus, Banggar meminta Pemko Banda Aceh memperkuat sistem perencanaan dan pengadaan obat berbasis data riil.
Evaluasi terhadap kinerja penyedia obat juga dinilai perlu dilakukan untuk memastikan pengadaan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan rumah sakit.
Dalam rancangan perubahan APBK Banda Aceh 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 1.568.776.482.828 atau meningkat Rp 256.799.927.055 (19,57 persen).
Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) mencermati kembali sejumlah kebutuhan penting, termasuk kondisi Kantor Camat Syiah Kuala yang disebut membutuhkan penanganan tetapi belum memperoleh alokasi anggaran.
Penataan aset daerah juga menjadi perhatian.
OPD terkait diminta berkoordinasi dengan pemilik toko untuk menata sejumlah toko yang kondisinya sudah kurang terawat agar aset daerah tetap terjaga.
Di bidang pelayanan dasar, Banggar meminta Pemko segera merespons keluhan masyarakat mengenai lampu jalan dan tumpukan sampah.
OPD terkait diminta tidak menunda penanganan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Banggar juga meminta Pemko melakukan pembinaan terhadap usaha refleksi, salon, dan tempat kebugaran guna mencegah aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran HIV/AIDS.
Program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh turut mendapat sorotan.
Banggar meminta pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan, tetapi melanjutkannya dengan pembinaan terhadap para alumni.
Alumni BLK didorong diarahkan membentuk usaha baru sehingga keterampilan yang diperoleh dapat memberikan dampak ekonomi sekaligus mendorong mereka menjadi entrepreneur.
Untuk program beasiswa, Banggar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh menyusun konsep yang jelas, terukur, dan tepat sasaran.
Mekanisme seleksi, besaran bantuan, hingga indikator outcome diminta dirumuskan secara baik.
“Program beasiswa tidak boleh dilihat dari serapan anggaran, tetapi harus memiliki indikator outcome yang jelas,” ujar M. Iqbal sebagai salah satu perhatian Banggar.
Banggar juga meminta Pemko segera mempercepat pembangunan rumah layak huni.
Penerima bantuan harus diseleksi secara objektif berdasarkan data yang valid agar program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Berbagai catatan tersebut disampaikan Banggar sebagai bahan perbaikan dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.(RSR12)
