Pemerintah Aceh Cari Skema Kompensasi Alih Kepemilikan RSUD Cut Meutia

Suasana pertemuan fasilitasi antara Pemkab Aceh Utara, Pemko Lhokseumawe, dan Kemenkes terkait peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia, di Kantor Gubernur Aceh. Rabu 29 Juli 2026 [Dok. Biro Adpim Setda Aceh/rahasiaumum.com]

Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh mempercepat proses peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe agar tidak menghambat program revitalisasi dan modernisasi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Kementerian Kesehatan yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/07/2026).

“Semakin cepat selesai semakin baik, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan,” kata Mualem.

Sekda Aceh M. Nasir mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama, namun kini menjadi mendesak karena berpengaruh terhadap program revitalisasi rumah sakit yang dijalankan pemerintah pusat.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah, Aceh Utara saat ini memiliki dua rumah sakit daerah, sedangkan Lhokseumawe belum memiliki RSUD.

Karena itu, pengalihan RSUD Cut Meutia dinilai menjadi solusi agar kedua daerah dapat memperoleh dukungan pengembangan dari Kementerian Kesehatan.

“Sayang sekali, ini sebenarnya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar bantuan-bantuan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kemenkes bisa sampai ke Lhokseumawe dan Aceh Utara,” ujar Asnawi yang mengikuti rapat secara daring.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana tersebut.

Namun, Asisten II Setdakab Aceh Utara M. Nasir meminta Kementerian Kesehatan lebih dulu merevitalisasi RSUD dr. Muchtar Hasbi sebelum penyerahan RSUD Cut Meutia dilakukan.

Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti berharap proses peralihan dapat segera diselesaikan karena daerahnya menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang belum memiliki rumah sakit umum daerah.

Menutup rapat, Sekda Aceh menyatakan mekanisme kompensasi bagi Aceh Utara akan segera dirumuskan agar proses pengalihan dapat dituntaskan.

“Kalau bisa seperti itu, maka ini segera kita selesaikan,” kata Nasir.(R10)

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...

Open House Idul Adha Istri Gubernur Aceh di Pedalaman Aceh Barat

Meulaboh. RU – Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis...