Banda Aceh. RU – Enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti masih banyaknya persoalan pemulihan di daerah pelosok, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar.
Hal itu ia sampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (09/06/2026).
Muzakir yang akrab disapa Mualem menegaskan masih banyak sawah yang belum dapat difungsikan, disertai kerusakan jaringan irigasi, jembatan, dan infrastruktur sungai yang berpotensi memicu banjir susulan.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” katanya.
Ia menilai kondisi sungai menjadi salah satu persoalan paling mendesak karena berdampak langsung terhadap risiko banjir dan aktivitas masyarakat di sekitar aliran sungai.
Mualem pun menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi di Aceh yang disebut berada pada peringkat kedua tertinggi secara nasional.
Ia berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi ekonomi daerah.
Fadhlullah juga menyampaikan realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) Aceh yang telah mencapai 45 persen, seraya meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyerapan anggaran.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujarnya.
Dari pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan berdasarkan analisis Satgas Nasional, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya telah kembali berfungsi normal.
Ia juga menyebut pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sektor pertanian, irigasi, dan lahan terdampak.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” kata Tito.
Ia menambahkan pemerintah pusat juga berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema dua persen untuk mendukung percepatan pemulihan.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkasnya.(R015)
