Redelong. RU – Enam bulan setelah banjir bandang memutus akses nasional Takengon–Bireuen, warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, terpaksa membersihkan sendiri material longsor yang menutup badan jalan lintas Nasional-Bireuen di kawasan Enang-Enang.
Lelah menunggu pemerintah pusat yang dinilai lamban menangani jalur vital penghubung wilayah tengah Aceh dengan pesisir utara itu, warga pun menyewa satu unit alat berat secara swadaya sejak Selasa, 26 Mei 2026 lalu untuk membersihkan material longsor.
Selama ini, arus lalu lintas dialihkan melalui jalan alternatif Simpang Lancang–Wih Porak. Namun, jalur tersebut sangat sempit, rusak, dan kerap memicu antrean panjang kendaraan dari arah Takengon maupun Bireuen.
“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Jalan alternatif tidak memadai, kendaraan bisa berjam-jam antre,” kata Syahrial, mantan Imum Mukim Pintu Rime Gayo yang memimpin aksi pembukaan jalan tersebut.
Syahrial mengatakan biaya pembersihan longsor berasal dari sumbangan masyarakat. Sejumlah pihak disebut ikut membantu, mulai dari aparatur kecamatan hingga personel Koramil dan Polsek setempat.
Ia menyebut, terdapat empat titik longsor yang menimbun badan jalan, masing-masing dua titik dari arah Takengon dan dua titik dari arah Bireuen menuju Jembatan Enang-Enang.
Syahrial menargetkan akses itu bisa dilalui kendaraan roda dua dalam tiga hingga empat hari ke depan, meski Jembatan Enang-Enang masih putus akibat banjir bandang pada akhir 2025 lalu.
“Nantinya kami akan coba timbun ujung jembatan supaya kendaraan roda empat juga bisa lewat,” kata dia.
Sebelumnya, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh memutuskan membangun akses alternatif melalui Jembatan Wih Porak dari arah Wer Lah menuju Simpang Lancang sebagai jalur penghubung sementara Takengon–Bireuen.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bener Meriah, Alfahmi, mengatakan pembangunan jembatan alternatif itu segera dikerjakan BPJN setelah persoalan lahan selesai.
“Mereka hanya memastikan lahan tidak bermasalah karena statusnya jalan kabupaten,” kata Alfahmi.
Adapun pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang baru dijadwalkan pada 2027 berdasarkan hasil rapat BPJN dengan Kementerian PUPR di Banda Aceh.
Keputusan itu menuai kritik warga. Mereka menilai pemerintah terlalu lama membiarkan akses utama lumpuh, hingga masyarakat harus bergotong royong membuka sendiri jalan nasional yang tertimbun longsor.(TH05)
