Aceh Tengah. RU – Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, terutama kawasan dataran tinggi Gayo, dinilai tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat.
Kerusakan lahan pertanian, terganggunya akses perkebunan, serta rusaknya jaringan irigasi disebut berpotensi memicu krisis ekonomi di desa-desa yang selama ini bergantung pada sektor persawahan dan perkebunan.
Aktivis wilayah tengah Aceh, Ruhdi Sahara, menilai pemerintah pusat tidak cukup hadir hanya pada tahap penanganan darurat dan pemberian bantuan simbolis. Menurut dia, negara harus memastikan keberlangsungan hidup warga setelah perhatian publik terhadap bencana mulai mereda.
“Negara dalam hal ini, pemerintah jangan hanya cepat hadir saat kamera menyorot atau menyala dan baru bantuan simbolis dibagikan. Usai itu masyarakat dibiarkan memikul sendiri beban kerusakan ekonomi yang menghancurkan kehidupan mereka perlahan-lahan,” kata Ruhdi, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Jumat (15/05/2026).
Ia mengatakan wilayah tengah Aceh merupakan salah satu penyangga ekonomi rakyat di provinsi tersebut.
Ribuan warga menggantungkan penghidupan dari hasil sawah dan perkebunan yang kini mengalami kerusakan cukup serius akibat bencana.
Menurut Ruhdi, keterlambatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas.
“Ketika sawah tidak lagi menghasilkan dan perkebunan tidak lagi dapat menopang kehidupan masyarakat, sejatinya yang terancam bukan hanya ekonomi keluarga, tetapi stabilitas sosial masyarakat secara luas. Hal ini persoalan yang tidak boleh dianggap sebagai urusan daerah semata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh yang dinilai kerap muncul saat momentum politik maupun seremoni kebencanaan, namun belum diikuti langkah konkret dalam mempercepat pemulihan ekonomi warga.
“Aceh tidak membutuhkan empati yang berhenti di podium pidato, rakyat membutuhkan keberpihakan nyata melalui kebijakan yang cepat, anggaran yang jelas, dan langkah pemulihan yang benar-benar menyentuh masyarakat dari hulu sampai hilir,” katanya.
Ruhdi meminta kementerian terkait, terutama bidang pertanian, pekerjaan umum, sosial, dan penanggulangan bencana, segera melakukan pemetaan kerusakan sektor ekonomi masyarakat di wilayah tengah Aceh.
Menurut dia, kerusakan pertanian dan perkebunan bukan persoalan kecil karena kedua sektor tersebut menjadi tulang punggung kehidupan warga.
“Yang rusak hari ini bukan hanya lahan. Yang ikut runtuh adalah harapan masyarakat untuk bertahan hidup. Jika negara lambat bergerak, maka rasa kecewa publik akan berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi rakyatnya sendiri,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemulihan jangka panjang perlu dilakukan melalui rehabilitasi lahan pertanian, normalisasi irigasi, bantuan bibit dan pupuk, pembukaan akses kebun warga, serta stimulus ekonomi langsung bagi petani terdampak.
“Jangan sampai rakyat Aceh terkhususnya kami dari wilayah tengah Aceh merasa hanya diingat saat dibutuhkan secara politik, tetapi dilupakan ketika sedang menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian. Negara harus hadir sebelum keputusasaan masyarakat berubah menjadi kemarahan sosial,” kata Ruhdi.(*)
