Pemerintah Aceh Alokasikan Rp824 Miliar TKD Tambahan untuk Pemulihan Pascabencana

dana transfer ke daerah
Ilustrasi - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana Rp824,8 Miliar TKD tambahan tahun 2026 ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh untuk pemulihan pascabencana. [Foto: Rahasiaumum.com/*]

Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tambahan tahun 2026 dengan jumlah total mencapai Rp 824,8 miliar untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. 

Aceh Utara menjadi daerah penerima tertinggi dengan jumlah alokasi mencapai Rp 146,5 miliar.

Lalu, Kabupaten Bireuen dapat Rp 110 miliar, Aceh Tamiang Rp 57,1 miliar, Pidie Jaya Rp 48,9 miliar, dan Aceh Timur Rp 40,1 miliar. 

“Lima daerah tersebut tercatat sebagai penerima alokasi paling tinggi TKD tambahan 2026,” kata seorang pejabat di Pemerintah Aceh, Kamis (16/04/2026).

Sementara Kabupaten Aceh Barat hanya mendapat alokasi TKD tambahan 2026 senilai Rp 1 miliar, lebih rendah dari Nagan Raya, Pidie, Aceh Besar, Langsa, Gayo Lues, Lhokseumawe, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Bener Meriah dan juga Aceh Tengah.

Selain itu, Kabupaten Aceh Jaya, Simeulue, Banda Aceh dan Kota Sabang juga mendapat alokasi terendah TKD tambahan tahun 2026 ini.(TH05)

Ketika MoU Helsinki Kembali Disuarakan di Tengah Revisi UUPA

Banda Aceh. RU – Suasana Anjong Mon Mata di Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh,...

Menata Harapan di Tengah Luka

Bupati Aceh Tamiang. Irjen Pol (P) Drs Armia Pahmi, MH. Bersama masyarakat penghuni Huntara. (Foto dok/rahasiaumum.com/Awelatam)

Menunggu Realisasi di Tengah Pemulihan

Kunjungan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ke Kabupaten Aceh Tamiang kembali menegaskan satu hal;...

Yang Terlewat Kini Dikejar; Pendataan Tahap III Dibuka untuk Warga Terdampak

Di balik angka-angka bantuan, ada satu hal yang paling menentukan: data. Di Aceh Tamiang, pemerintah...

Saat Dana Stimulan Dipertaruhkan

Kualasimpang. RU – Ketika verifikasi lapangan, tekanan sosial, dan koordinasi birokrasi menentukan nasib bantuan warga...