Kutacane. RU – Polemik dugaan ketidakjelasan realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT PLN (Persero) Rayon Kutacane terus bergulir.
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Sepuluh Pemuda bersama masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
Desakan ini mencuat setelah publik mempertanyakan transparansi pengelolaan dana CSR periode 2024–2025 yang dinilai belum jelas, baik dari sisi program, besaran anggaran, maupun pihak penerima manfaat.
Ketua Aliansi Sepuluh Pemuda, Dahrinsyah, mengatakan hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak PLN Rayon Kutacane terkait penggunaan dana tersebut.
“Ini menyangkut hak masyarakat. Kalau dana CSR itu sudah disalurkan, mana datanya? Kalau tidak ada kejelasan, wajar publik curiga,” kata Dahrinsyah kepada rahasiaumum.com, Senin (06/04/2026).
Menurut dia, pihaknya bersama masyarakat meminta APH segera memanggil pimpinan PLN Rayon Kutacane guna memberikan klarifikasi secara terbuka terkait pengelolaan dana CSR tersebut.
Ia menilai, langkah tersebut penting untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan dana CSR digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“APH harus segera bertindak dan memanggil Direktur PLN Rayon Kutacane. Ini uang untuk masyarakat, bukan untuk disembunyikan,” ujarnya.
Dahrinsyah menambahkan, upaya konfirmasi yang dilakukan sebelumnya kepada pihak PLN belum membuahkan hasil.
Kondisi itu, kata dia, justru memperkuat kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana CSR tersebut.
Aliansi pemuda menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Bahkan, mereka siap membawa kasus ini ke ranah hukum apabila dalam waktu dekat tidak ada respons dari pihak terkait.
Polemik ini menjadi perhatian masyarakat Aceh Tenggara yang berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan milik negara tersebut dalam pengelolaan dana CSR.(AFW016)
