Singkil. RU – Sekitar seribuan warga menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Selasa (03/03/2026), menuntut pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.
Peserta aksi mengenakan pita kuning di lengan dan kepala.
Koordinator aksi, Ramli Manik, menekankan urgensi APBK 2026 karena menyangkut hak hidup aparat desa, imam, mukim, dan satuan perangkat daerah.
“APBK 2026 menyangkut hak hidup orang banyak, seperti aparat desa, imam, mukim, serta satuan perangkat daerah terkait. Karena itu kami meminta DPRK segera mengesahkannya,” ujarnya.
Selain itu, massa menuntut penghentian sementara hak interpelasi agar fokus pembahasan anggaran dapat tercapai.
Koordinator lainnya, Masdar Mulyadi dan Ridwan Zain, meminta anggota dewan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kami minta bapak-bapak dewan bekerja sesuai tugas dan fungsinya, tetapi jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat terkatung-katungnya APBK 2026,” kata Masdar.
Menanggapi tuntutan, Ketua DPRK, Amaliun, menjelaskan proses pengesahan APBK harus melalui tahapan sesuai aturan dan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Ia menyebut keterlambatan penyampaian laporan KUA-PPAS pada Desember 2026 menjadi penyebab.
“Hari ini juga kami akan jadwalkan pembahasan APBK 2026 Aceh Singkil,” ujar Amaliun.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan TNI/Polri hingga massa membubarkan diri.(MB017)
