Kutacane. RU – Warga Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, mengaku kecewa karena tidak masuk dalam data korban banjir besar yang terjadi pada November 2025.
Akibatnya, warga desa tersebut tidak menerima bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk bantuan daging dari Presiden Republik Indonesia.
“Kami terdampak banjir, tapi tidak terdata. Akhirnya tidak ada satu pun warga Desa Kuning I yang menerima bantuan,” kata Anton, warga Desa Kuning I, Minggu (15/02/2026).
Anton menuturkan, banjir pada akhir 2025 itu menggenangi permukiman warga dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Namun, saat bantuan disalurkan, nama Desa Kuning I tidak tercantum dalam daftar penerima.
Kondisi itu memicu kekecewaan warga yang merasa mengalami perlakuan tidak adil.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara Mohd Asbi mengatakan, data korban banjir di wilayahnya telah diverifikasi dan dinyatakan final sehingga tidak dapat diubah.
“Data yang kami sampaikan sudah final,” ujar Asbi, sperti diberitakan rahasiaumum.com Ahad.
Asbi menjelaskan, berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD di lapangan, terdapat kendala saat proses pendataan berlangsung.
Menurut dia, sebagian warga menolak untuk didata ketika banjir terjadi.
Selain itu, kata Asbi, pemerintah desa juga tidak menyerahkan data warga terdampak kepada pihak kecamatan maupun BPBD.
Hal tersebut menjadi dasar tidak dimasukkannya Desa Kuning I dalam daftar korban banjir.
“Bukan tidak terdata, tetapi warga tidak mau didata. Kepala desa juga tidak menyerahkan data warga terdampak banjir,” kata Asbi
Ia menambahkan, Desa Kuning I merupakan salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir.
Meski demikian, BPBD tetap mengacu pada laporan resmi dan prosedur pendataan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Perbedaan keterangan antara warga dan BPBD ini menimbulkan polemik terkait akurasi pendataan korban bencana.
Warga berharap ada evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan bantuan dapat disalurkan secara lebih adil kepada masyarakat terdampak.(AFW016)
