Jakarta. RU – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memotong dana transfer ke daerah (TKD) untuk Aceh maupun provinsi lain.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (07/10/2025).
“Semuanya kami usulkan supaya tidak dipotong. Karena beban ada di provinsi masing-masing,” ujar Muzakir Manaf.
Menurutnya, kebijakan pemotongan TKD akan berdampak serius pada stabilitas fiskal daerah serta pelaksanaan program prioritas di Aceh.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, alokasi TKD tahun 2025 turun sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya, sedangkan sejumlah daerah lain bahkan mencapai 30–35 persen.
Mualem—sapaan akrabnya—menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Pemotongan anggaran akan berimbas pada pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan efisien, serta siap berdialog dengan pusat untuk mencari solusi tanpa menghambat pembangunan di daerah.(*)
