Jantho. RU – Bunda PAUD Rita Mayasari didampingi Bupati Aceh Besar H Muharram Idris mengikuti agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Esensial untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) serta Komitmen Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.
Kegiatan itu digelar oleh Pemerintah Aceh melalui Zoom Meeting, yang diikuti Rita Mayasari dari Gedung Dekranasda Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (26/09/2025).
Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh Besar bersama Bunda PAUD terhadap implementasi program wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun prasekolah dalam rangka tercapainya layanan PAUD bermutu untuk semua.
Rita Mayasari mengatakan, penandatanganan PKS ini harus betul-betul dijalankan, jangan hanya seremonial, tapi harus dijalankan secara nyata dilapangan, sehingga sesuai seperti yang diinginkan.
“Jadi, anak-anak kita kedepan, bisa melaksanakan wajib belajar 13 tahun, tentunya menjadi investasi cerdas yang harus kita lakukan untuk masa depan anak,” katanya.
Rita Mayasari menegaskan, wajib belajar 13 tahun ini bukanlah target administratif, melainkan sebuah komitmen moral dan sosial kita untuk memastikan agar setiap anak di Aceh Besar ini dapat mengeyam pendidikan formal yang inklusif dan berkualitas.
”Sebagai bunda PAUD Kabupaten Aceh Besar, kami juga minta kepada bunda PAUD kecamatan dan Gampong untuk ikut mendukung sepenuhnya program ini. Karena bunda PAUD harus menjadi penggerak utama kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP,. MPA menyampaikan bahwa wajib belajar 13 tahun bukan hanya seremonial semata, melainkan bentuk tekad bersama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
“Kita meyakini bahwa pendidikan adalah investasi yang paling berharga. Melalui pendidikan, generasi Aceh dapat keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujar M. Nasir.
Lebih lanjut, M. Nasir menyebutkan, program ini juga merupakan salah satu instrumen penting dalam melahirkan Generasi Emas 2045.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota agar memperkuat sinergi lintas sektor dan menjadikan pendidikan anak usia dini hingga menengah sebagai prioritas utama.
“Kami mengajak para Bupati dan Wali Kota beserta jajaran, juga seluruh pemangku kepentingan, agar menjadikan pendidikan anak usia dini hingga menengah sebagai prioritas utama. Mari kita pastikan tidak ada satu pun anak Aceh yang tertinggal dari hak pendidikannya,” ujarnya.
Agenda tersebut turut disaksikan secara virtual oleh Direktur PAUD Kemendikdasmen Republik Indonesia, bupati/walikota serta Bunda PAUD di 23 kabupaten/kota se-Aceh, Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Aceh.(*)
