Subulussalam. RU – Pemerintah Kota Subulussalam mulai merancang tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Langkah ini ditandai dengan dialog multi pihak yang dibuka Wakil Wali Kota Subulussalam, Nasir Kombih, di Aula Hotel Hermes One, Kamis (25/09/2025).
Nasir mengatakan, pengelolaan sawit tidak bisa hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah. Menurut dia, tata kelola sawit harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat, terutama hak atas tanah.
“Pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga harmoni sosial dan memastikan hak masyarakat terpenuhi,” kata Nasir.
Ia mengakui persoalan tenurial masih menjadi tantangan besar di Subulussalam. Masih ada tumpang tindih klaim, ketidakjelasan status hak, hingga perbedaan kepentingan antar pihak.
Karena itu, dialog multipihak dianggap penting sebagai ruang untuk menyusun komitmen bersama dan merumuskan rencana kolaboratif yang konkret.
Dialog ini melibatkan sejumlah mitra pembangunan, antara lain Proforest, C-R-U Indonesia, dan Earthworm Foundation. Pemerintah bersama mitra sepakat memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lokal, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Menurut Nasir, inisiatif ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
“Kerangka ini memastikan tata kelola perkebunan tidak semata mengejar produksi, melainkan juga menjaga lingkungan dan menghormati hak masyarakat lokal maupun masyarakat adat,” ujarnya.
Hasil dialog ini akan menjadi landasan penyusunan langkah tindak lanjut. Pemerintah berencana menggelar forum serupa pada akhir 2025 untuk mengevaluasi capaian awal.
“Kami ingin proses ini menjadi siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Semoga dialog ini membawa manfaat nyata dan mendorong Subulussalam menjadi daerah yang maju, adil, serta berkelanjutan,” tutur dia.(MB017)
