APBK Banda Aceh 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp 1,35 Triliun

Tampak Wali Kota Illiza dan Ketua DPRK Irwansyah saat menandatangani kesepakatan raqan APBK 2020 disaksikan Wakil Wali Kota Afdhal, di Gedung dewan Banda Aceh. Sabtu 21 November 2026 [Dok. rahasiaumum.com/R10]

Banda Aceh. RU – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di gedung DPRK setempat, Jumat (20/11/2026) malam.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama setelah seluruh fraksi DPRK menyampaikan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad.

Hadir dari pihak eksekutif Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, serta sejumlah kepala SKPK.

Dalam sambutannya, Illiza mengapresiasi DPRK atas pembahasan anggaran yang berlangsung produktif dan konstruktif.

“Perbedaan pandangan bukan penghalang, justru memperkaya kualitas kebijakan yang akan kita jalankan,” ujarnya.

Dalam rancangan APBK 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1.351.204.741.633, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 1.366.204.741.633.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 20.122.955.524 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp 5.122.955.524.

Illiza mengakui kondisi fiskal tahun depan cukup berat akibat dinamika Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Untuk mengantisipasinya, Pemko akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset, sektor perdagangan dan jasa, serta iklim investasi.

Adapun prioritas APBK 2027 meliputi peningkatan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Keliling, pendidikan melalui beasiswa dan peningkatan kompetensi guru, Banda Aceh Academy, serta pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, digitalisasi, dan penggunaan QRIS.

“Agar pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Setelah persetujuan bersama, Pemko Banda Aceh akan menyiapkan dokumen lanjutan untuk dievaluasi Pemerintah Aceh agar Qanun APBK 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027.

“Pemko Banda Aceh berkomitmen melaksanakan APBK secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” demikian Illiza.(R10)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...