GeRAK Soroti Pengelolaan Dana Bencana Rp 26 Triliun untuk Aceh

Demo Dana Bencana
Aksi protes penanganan bencana di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). [Foto: Rahasiaumum.com/*]

Banda Aceh. RU – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menyoroti pengelolaan anggaran penanganan bencana yang mencapai Rp 26 triliun, di tengah banyaknya persoalan terkait penanganan korban banjir dan longsor yang sudah berjalan satu tahun.

Persoalan itu meliputi belum terpenuhinya kebutuhan hunian sementara (huntara), kondisi kelompok rentan, hingga transparansi dan efektivitas penggunaan dana bencana yang nilainya mencapai Rp 26 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 24 triliun disebut dikelola pemerintah pusat, sedangkan Rp 1,6 triliun menjadi bagian yang ditangani Pemerintah Aceh.

“Ke mana dana Rp26 triliun itu. Rp24 triliun dikelola oleh nasional, bukan untuk korban-korban bencana yang ada di Aceh, tetapi masuk ke kantong-kantong elite nasional,” kata Perwakilan GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ia menilai pemerintah belum mampu memenuhi hak-hak masyarakat terdampak bencana. Besarnya anggaran yang tersedia, menurutnya, belum sebanding dengan kondisi yang masih dihadapi para korban di lapangan.

Destika juga menyoroti nasib kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, lanjut usia, dan perempuan yang menjadi korban bencana.

Hingga saat ini, mereka masih menghadapi persoalan serius, mulai dari keterbatasan tempat tinggal hingga ancaman keamanan di lokasi pengungsian.

Menurutnya, hingga kini masih terdapat warga yang belum memperoleh huntara. Sebagian penyintas bahkan terpaksa bertahan di tenda dengan kondisi yang tidak layak.

Kondisi tersebut juga dinilai meningkatkan kerentanan perempuan penyandang disabilitas terhadap tindak kekerasan seksual.

Ia menegaskan, penyediaan hunian sementara semestinya tidak hanya memperhatikan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjamin keamanan dan perlindungan penghuninya.

“Di semua huntara yang ada, masih ada yang belum mendapatkan huntara. Ada yang masih tinggal di tenda. Tidak memberikan rasa aman kepada perempuan disabilitas, sehingga terjadi kekerasan seksual,” ujarnya.

Sekaitan dengan persoalan tersebut, Destika pun mengkritik pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan mendasar para korban bencana.

Ia turut mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan persoalan yang dihadapi para penyintas dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak korban bencana.

“Masyarakat jangan tinggal diam ketika kebutuhan dasar korban bencana, termasuk tempat tinggal yang layak, keamanan, dan perlindungan kelompok rentan, belum terpenuhi,” ungkapnya.(TH05)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...