Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor.
Pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, serta perekonomian masyarakat menjadi sejumlah prioritas.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Kamis (19/11/2026), yang dibuka Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Taufik menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh.
Gubernur menyebutkan, banjir dan tanah longsor telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan rumah dan infrastruktur hingga terganggunya pelayanan publik serta aktivitas ekonomi.
Meski penanganan dan pemulihan terus berjalan, sejumlah pekerjaan masih harus diselesaikan, terutama pembangunan hunian tetap, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Terlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur juga meminta seluruh pihak mengawal pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera 2027–2028 agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan daerah, didukung kebijakan dan anggaran yang memadai.
Selain itu, ia mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Karena itu, mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat.
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan perkembangan pemulihan di Aceh.
Ia menyebutkan, pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat terus didorong melalui dukungan pendanaan serta program lintas sektor.
Menurut Safrizal, pemulihan jalan dan jembatan nasional telah tuntas, sedangkan infrastruktur daerah masih dalam proses perbaikan.
Pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya rampung, sementara hunian tetap terus dibangun secara bertahap.
Pemulihan juga dilakukan pada fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasar rakyat, serta sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, perguruan tinggi, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.(R10)













