1.198 Hektare Hutan Desa di Aceh Jaya jadi Lahan APL

Hutan jadi APL
Rapat Pembahasan Hasil Kegiatan Tata Batas Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Banda Aceh, Rabu (11/12/2026). [Foto: DPMPKB Aceh Jaya/Rahasiaumum.com]

Calang. RU – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyetujui pelepasan 1.198.33 hektare kawasan hutan desa yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Aceh Jaya menjadi Area Penggunaan Lain (APL) melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

“Proses penataan kawasan hutan desa di Aceh Jaya telah dimulai sejak 2023, dan kini memasuki tahapan akhir, serta mendapatkan persetujuan untuk perubahan dan pelepasan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Dahrial setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pembahasan hasil kegiatan tata batas perubahan batas kawasan hutan untuk PPTPKH, di Banda Aceh.

Dahrial mengatakan, berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan luasan sekitar 1.198.33 hektare yang tersebar di dua kecamatan dan lima gampong (desa).

Adapun wilayah tersebut meliputi Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee, serta Gampong Lhok Bot, Gampong Baroh, Gampong Pantee Kuyuen, dan Gampong Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti.

Dahrial berharap, masyarakat yang nantinya memperoleh manfaat dari program penataan kawasan hutan ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah secara bijaksana serta produktif. 

Ia juga mengimbau agar tanah yang menjadi bagian dari hasil penataan kawasan hutan tersebut tidak diperjualbelikan.

“Kami berharap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak memperjualbelikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dedek Hadi Ismanto, menyampaikan Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya penyelesaian penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.”

Upaya ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kriteria serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan,” demikian Dedek Hadi Ismanto.(TH05)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...