Banda Aceh. RU – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Besar perlu diperkuat melalui kesiapan personel, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat hingga tingkat gampong.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A Jalil dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (12/11/2026).
Syukri mengatakan, karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam lahan pertanian, perekonomian dan kesehatan masyarakat akibat kabut asap.
Karena itu, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar serta pendampingan petani perlu ditingkatkan.
“Prinsipnya, mencegah jauh lebih baik dan efektif daripada memadamkan. Karena itu, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar harus digencarkan sampai ke tingkat gampong,” kata Syukri.
Ia juga meminta BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni dan relawan memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, sumber air serta logistik.
Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan koordinasi pemantauan titik panas juga dinilai penting.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh A Hanan mendorong pembentukan kelompok MPA di setiap gampong melalui qanun, termasuk pengaturan larangan dan sanksi pembakaran lahan sesuai ketentuan hukum.
Hanan juga mengusulkan grup komunikasi lintas instansi di tingkat kecamatan serta pembentukan tim pengendalian karhutla melalui surat keputusan Bupati.
Tim tersebut nantinya melibatkan TNI, Polri, BPBD, DLHK, KPH dan instansi terkait.
“Informasi harus disampaikan secepat mungkin. Karena itu, perlu ada grup komunikasi di tingkat kecamatan yang melibatkan camat, danramil, kapolsek, KPH, serta masyarakat peduli api agar setiap kejadian bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Hanan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, KPH Wilayah I Aceh, serta camat, danramil dan kapolsek se-Aceh Besar.(*)
