Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya menyusul potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana akibat kondisi cuaca.
Penetapan status siaga darurat itu mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten dan kota selama 24 jam.
Setiap kejadian bencana juga harus segera dilaporkan agar penanganan dapat dilakukan tanpa keterlambatan.
Pemerintah Aceh turut meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga, serta seluruh pihak terkait terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Selain pemantauan dan koordinasi, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana.
Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting, terutama untuk mendukung penanganan di wilayah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan penanggulangan bencana.
Peralatan tersebut harus dapat segera dimobilisasi ke lokasi apabila terjadi keadaan darurat dan dibutuhkan dalam proses penanganan.
Dengan penetapan status siaga darurat hingga akhir Januari 2027, Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko bencana sekaligus memastikan respons penanganan berjalan cepat apabila bencana hidrometeorologi terjadi di wilayah Aceh.(R10)
