Redelong. RU – Kawanan gajah liar kembali memasuki permukiman dan perkebunan warga di Dusun Teget, Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Kondisi tersebut membuat upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar di wilayah itu masih terus berlangsung.
Berdasarkan informasi yang diperoleh rahasiaumum.com melalui Camat Pintu Rime Gayo, Selasa (10/11/2026), kawanan gajah yang sebelumnya berhasil digiring oleh tim kembali memasuki kawasan tersebut.
Kembalinya kawanan gajah diduga karena satwa dilindungi itu terhalang barier atau pembatas di area perkebunan kelapa sawit.
Akibatnya, jalur pergerakan gajah terhambat sehingga menyulitkan tim mengarahkan satwa menuju kawasan yang lebih aman.
Menanggapi kondisi tersebut, tim gabungan yang berjumlah 62 orang kembali melakukan penggiringan gajah di Dusun Teget pada Senin, 9 November 2026.
Kegiatan serupa juga direncanakan untuk menggiring gajah dari Dusun Jalung karena keberadaan satwa tersebut dinilai berpotensi mengarah ke permukiman warga.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Ilham Abdi, mengatakan penggiringan merupakan langkah penanganan darurat untuk mencegah gajah memasuki permukiman sekaligus mengurangi ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
Namun, menurut Ilham, upaya tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek dan belum menyelesaikan akar persoalan konflik manusia dengan satwa liar.
“Penggiringan yang kita lakukan saat ini merupakan langkah untuk mengurangi risiko dan menjaga keselamatan masyarakat. Namun, kita harus memahami bahwa penggiringan hanya bersifat solusi jangka pendek. Selama akar persoalan belum ditangani, potensi gajah kembali memasuki wilayah perkebunan dan permukiman masyarakat akan tetap ada,” ujar Ilham seperti diberitakan rahasiaumum.com.
Ia menegaskan, konflik gajah liar di Kecamatan Pintu Rime Gayo membutuhkan penanganan yang lebih serius, terencana, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah bersama masyarakat dinilai tidak bisa terus mengandalkan penggiringan setiap kali kawanan gajah mendekati perkebunan maupun permukiman.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh bersama Kementerian Kehutanan dan pemerintah pusat segera menyusun rencana aksi penanganan konflik gajah di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Penyusunan rencana tersebut diharapkan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, perusahaan perkebunan, serta unsur terkait lainnya.
Ilham mengatakan, rencana aksi tersebut harus memuat target, tahapan pelaksanaan, pembagian kewenangan, dukungan anggaran, hingga indikator keberhasilan yang jelas.
Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada penggiringan sementara, tetapi juga menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Jangan sampai setiap kali gajah kembali ke perkebunan dan mendekati permukiman, masyarakat dan pemerintah daerah hanya disibukkan dengan kegiatan penggiringan. Kita membutuhkan keputusan dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan dari akarnya. Karena itu, kami mendorong BKSDA Aceh dan pemerintah pusat agar segera turun dengan rencana aksi yang konkret, bukan hanya penanganan yang bersifat sementara,” tegas Ilham.
Menurut dia, penanganan konflik tersebut juga perlu mengacu pada kebijakan nasional mengenai penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan Kalimantan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan.
Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penyelamatan habitat, perlindungan populasi gajah, penanganan konflik manusia dan satwa, serta koordinasi lintas sektor.
Selain itu, perlindungan gajah sebagai satwa liar dilindungi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.(BI09)
