Kutacane. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara baru menyelesaikan sertifikasi dua bidang tanah aset daerah dari target 50 sertifikat yang ditetapkan rampung sepanjang 2026.
Dengan demikian, masih terdapat 48 sertifikat yang harus diselesaikan untuk memenuhi target tersebut.
Dua sertifikat tanah itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, kepada Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakhry di Ruang Rapat Bupati, Selasa (10/11/2026).
Sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan sekaligus mencegah potensi sengketa maupun kehilangan aset daerah.
Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakhry mengatakan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan BPN guna mempercepat proses sertifikasi tanah milik pemerintah.
“Kami siap terus bekerja sama dengan jajaran BPN Kabupaten Aceh Tenggara. Kerja sama yang baik ini perlu kita pelihara dan tingkatkan agar pengelolaan aset tanah pemerintah semakin tertib dan memiliki kepastian hukum,” kata Fakhry.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Arinaldi mengatakan, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat sertifikasi aset tanah.
Dia berharap koordinasi dan kerja sama kedua pihak terus diperkuat sehingga seluruh aset tanah milik pemerintah daerah memiliki kepastian hukum.
Namun, dalam penyerahan dua sertifikat tersebut belum dijelaskan kendala yang menyebabkan 48 sertifikat lainnya belum diselesaikan dari target 50 bidang tanah sepanjang 2026.
Pemerintah daerah bersama BPN diharapkan mempercepat pendataan dan legalisasi aset agar seluruh tanah milik pemerintah terlindungi secara hukum.(AFW11)
