Banda Aceh. RU – Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan tersebut mulai dibahas bersama DPRK Banda Aceh sebelum ditetapkan menjadi APBK.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan dokumen R-APBK 2027 kepada pimpinan DPRK dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (09/11/2026).
Penyerahan itu didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis dan diterima Ketua DPRK Irwansyah, bersama Wakil Ketua I Daniel A Wahab serta Wakil Ketua II Musryadi Aswad.
Illiza mengatakan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut kerja keras dan sinergi seluruh pihak untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
Menurut dia, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan kota.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Pemko Banda Aceh akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan administrasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Dalam R-APBK 2027, belanja operasi direncanakan mencapai Rp 1,172 triliun.
Sementara belanja modal dialokasikan Rp 100 miliar, belanja tidak terduga Rp 1 miliar, dan belanja transfer Rp 92 miliar.
Dari sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp 450 miliar.
Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp 217 miliar.
Adapun target retribusi daerah sebesar Rp 27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 192 miliar.
Illiza juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
“Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujar Illiza.(R10)
