Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh ingin mengubah pola pembangunan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada penjualan komoditas mentah dan mempercepat hilirisasi serta industrialisasi di daerah.
Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengatakan, pengolahan sumber daya di Aceh diperlukan agar nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi dari kekayaan daerah dapat lebih banyak dinikmati masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Taufik dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (06/10/2026).
Forum yang mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh” itu membahas strategi memperkuat investasi dan industrialisasi di Aceh.
Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata, serta berbagai komoditas unggulan.
Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.
Menurut dia, komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan. Menurut dia, forum tersebut harus menghasilkan peta jalan yang konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat.
PEMA Siapkan Roadmap Industrialisasi
Direktur Utama PT PEMA Perseroda Faisal Ilyas mengatakan Aceh memiliki sumber daya yang besar, tetapi belum seluruhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.
Karena itu, kata Faisal, tantangan Aceh adalah mengubah potensi sumber daya tersebut menjadi nilai tambah melalui investasi dan industrialisasi.
“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.
Faisal menyebut PEMA memiliki tanggung jawab sebagai instrumen ekonomi daerah.
Hingga kini, secara akumulatif PEMA telah menyetorkan dividen sebesar Rp 128 miliar kepada Pemerintah Aceh.
Ke depan, PEMA menargetkan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Aceh, terutama di tengah kondisi fiskal daerah dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Enam Kerja Sama Investasi
AEDF 2026 juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah kerja sama investasi dan pengembangan industri.
Kerja sama pertama dilakukan PEMA dengan Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan.
Selanjutnya, kerja sama strategis dengan Kedah Agro Ausin Berhad mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan, dan sumber daya manusia.
PEMA juga bekerja sama dengan Citaglobal melalui joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Kerja sama lainnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Sementara dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG), dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.
Rangkaian kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Aceh memasuki era industrialisasi baru dengan mengoptimalkan sumber daya daerah dan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.(R10)
