Kutacane. RU – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, dinilai tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi.
Kondisi sanitasi, ketersediaan air bersih, infeksi berulang, serta pola pengasuhan turut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara terpadu.
Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakhry mengatakan, stunting dapat berdampak hingga anak tumbuh dewasa sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, penanganannya harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama,” kata Salim dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Bappeda Aceh Tenggara, Kamis (10/09/2026).
Menurut Salim, kekurangan asupan gizi pada ibu hamil dan anak merupakan salah satu faktor yang harus mendapat perhatian. Namun, persoalan tersebut berkaitan pula dengan kondisi lingkungan dan pengasuhan.
Infeksi berulang, sanitasi yang buruk, keterbatasan akses air bersih, serta pola perawatan anak yang tidak optimal dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Dampaknya tidak hanya terlihat pada kondisi fisik.
Stunting juga berpotensi memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan kualitas kesehatan dalam jangka panjang.
Karena itu, Salim meminta penanganan dilakukan lintas sektor dan tidak hanya bertumpu pada program kesehatan.
Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengambil peran sesuai dengan faktor yang berkaitan dengan persoalan stunting.
“Intervensi gizi spesifik untuk mencegah stunting harus menjadi perhatian bersama, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.
Selain intervensi gizi spesifik, pemerintah daerah diminta memperkuat intervensi gizi sensitif, terutama melalui penyediaan air bersih, sanitasi, serta pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat.
Penanganan juga perlu diperluas hingga tingkat desa dan keluarga.
Pemerintah kecamatan, aparatur desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan terlibat dalam upaya mencegah munculnya kasus baru.
“Kita ingin percepatan penurunan stunting melahirkan generasi yang unggul dan berkualitas di Aceh Tenggara,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Aceh Tenggara dr. Nurlela mengatakan, koordinasi TPPS dilakukan untuk menyelaraskan program penanganan stunting dari tingkat desa hingga kabupaten.
Sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan OPD, camat, kepala puskesmas, penyuluh, serta penanggung jawab keluarga berencana mengikuti kegiatan tersebut.
Pembahasan mencakup program percepatan penurunan stunting dan strategi intervensi gizi spesifik untuk tahun 2026.(AFW11)
