Banda Aceh. RU – Dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dengan ikut menjalani pendataan sebagai responden.
Hal itu dilakukan saat menerima jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (18/08/2026).
Kehadiran jajaran BPS dalam audiensi tersebut sekaligus untuk menyampaikan pelaksanaan SE 2026 di Aceh serta meminta dukungan Pemerintah Aceh.
Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengatakan, dukungan pemerintah diperlukan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi serta memberikan data yang benar kepada petugas.
Fadhlullah menyambut baik pelaksanaan sensus tersebut dan menyatakan Pemerintah Aceh siap mendukung pelaksanaannya.
“Insya Allah Pemerintah Aceh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kita berharap sensus ini berjalan lancar dan masyarakat serta para pelaku usaha dapat memberikan dukungan kepada petugas di lapangan,” ujar Fadhlullah.
Ia mengatakan, ketersediaan data ekonomi yang akurat diperlukan untuk mengetahui kondisi riil perekonomian masyarakat.
Data tersebut juga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Fadhlullah mengajak masyarakat serta pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas SE 2026.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi Aceh sekaligus menentukan kebijakan pada masa mendatang.
“Kita harapkan semua pihak ikut membantu. Data yang diperoleh dari sensus ini akan sangat berguna untuk melihat potensi ekonomi Aceh dan menjadi bahan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan,” katanya.
Saat audiensi berlangsung, Fadhlullah juga mengikuti proses pendataan sebagai responden yang dilakukan petugas sensus.
Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan langsung sekaligus contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan data secara benar dan lengkap.
Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan BPS semakin kuat sehingga SE 2026 dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan perumusan kebijakan serta pembangunan ekonomi Aceh.(R10)
