Banda Aceh. RU – DPRK Banda Aceh mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Banda Aceh menyusul tingginya angka kasus HIV/AIDS di daerah ini.
Komite tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pencegahan HIV/AIDS di tengah masyarakat.
“Kami mendorong segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS, sehingga penyebaran penyakit ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” kata Irwansyah dikutip Kamis (30/07/2026).
Berdasarkan data yang diterima DPRK, tercatat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh sejak 2008, dan dalam tahun 2026, sebanyak 43 kasus baru ditemukan.
Merespons hal itu, DPRK pun memberi dukungan penganggaran maupun fasilitasi program AIDS dan TBC yang diusulkan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) se-Aceh.
Sebelumnya, Adinkes mendorong setiap lembaga dan instansi melakukan skrining internal secara mandiri.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan pihaknya saat ini memfokuskan program pada penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria, dengan prioritas awal pada HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan berbagai pihak.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang juga pengurus Adinkes Aceh, dr Rayhan, menambahkan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada kategori mengkhawatirkan.
Dari 918 kasus sejak 2008, sebanyak 226 orang merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sementara sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Ia menyebutkan, Banda Aceh saat ini memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Umum Meuraxa, dan Puskesmas Meuraxa.
Ia menambahkan, sebanyak 140 pasien HIV/AIDS di Banda Aceh telah meninggal dunia. Sejak Januari hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru, dengan hubungan seksual sesama laki-laki (MSM) sebagai salah satu faktor risiko terbesar.(TH05)
